Wagub Sulteng Dorong Dana Desa 3% untuk BPD
PALU, Sararamedia.id - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ujung tombak demokrasi desa. Hal ini disampaikan saat membuka Temu Raya BPD ke-II di Jojokodi Convention Center (JCC), Kota Palu, Kamis (7/8/2025).
Dalam sambutannya, dr. Reny menyebut BPD sebagai mitra strategis kepala desa sekaligus corong utama aspirasi masyarakat. Ia menekankan bahwa tanpa keberadaan BPD yang kuat, pembangunan di desa akan timpang. Oleh karena itu, Pemprov Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan kapasitas BPD melalui dukungan regulasi, insentif, dan sinergi lintas sektor.
``BPD adalah penyeimbang yang menjaga demokrasi di tingkat desa. Pembangunan tidak akan berjalan baik jika suara rakyat tidak tersalurkan dengan baik melalui lembaga ini,`` ujar dr. Reny.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menjelaskan bahwa seluruh program unggulan Pemprov berada dalam satu naungan visi Berani singkatan dari Bersama Anwar dan Reny. Menurutnya, filosofi ini menggambarkan kekompakan pimpinan daerah dalam mengawal sembilan program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga ketahanan desa.
``Berani bukan sekadar slogan. Ini adalah semangat gotong royong lintas sektor hingga ke tingkat desa. Kami ingin desa menjadi pusat perubahan,`` ucapnya.
Beberapa program yang langsung menyentuh masyarakat desa turut dipaparkan, antara lain Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program Berani Cerdas memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan siswa SMK, termasuk pembiayaan kuliah, prakerin, dan uji kompetensi yang ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi.
``Saya tahu betul bagaimana perjuangan keluarga di desa, termasuk keluarga para anggota BPD. Dengan Berani Cerdas, beban pendidikan itu kami bantu ringankan,`` katanya.
Sementara melalui Berani Sehat, warga yang belum memiliki jaminan kesehatan kini dapat mendaftar BPJS secara gratis, bahkan yang memiliki tunggakan iuran tetap bisa dialihkan ke program ini tanpa perlu melunasi tunggakan sebelumnya.
``Tidak boleh ada warga yang sakit tapi tidak bisa berobat hanya karena alasan administrasi. Negara harus hadir,`` tegasnya.
Wagub juga menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung peran BPD. Ia menyebut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 sebagai landasan tata kelola pemerintahan desa yang mengatur peran BPD secara menyeluruh. Perda ini tengah diperkuat melalui peraturan gubernur dan petunjuk teknis, termasuk rencana pemberian insentif bagi BPD yang aktif dan berkontribusi nyata.
Ia juga mendukung penuh aspirasi Forum BPD Sulawesi Tengah yang dipimpin Fery Radiansyah, khususnya terkait usulan alokasi 3?na Desa untuk penguatan kelembagaan BPD. Reny menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan kementerian terkait dan menargetkan skema ini mulai berjalan paling lambat Januari 2026.
Sebagai mantan Kepala Puskesmas Dolo yang menangani 78 desa, dr. Reny mengaku sangat memahami tantangan dan dinamika desa. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara kepala desa, BPD, dan pemerintah di atasnya adalah kunci sukses pembangunan.
``Banyak kepala desa baru sadar pentingnya BPD saat musrenbang, karena tanpa tandatangan BPD, rencana kerja tidak bisa dijalankan. Maka, jangan remehkan BPD,`` tuturnya.
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur menyerukan semangat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan desa yang kuat, mandiri, dan demokratis.
``Kalau desa kuat, Sulawesi Tengah pasti hebat. Dan kalau BPD solid, maka rakyat desa akan punya suara dan masa depan yang lebih pasti. Kami di provinsi, berdiri bersama kalian``. pungkasnya. (***)